GenPI.co - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara soal kegaduhan isu pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok atau sembako.
Ganjar menyarankan agar Kementerian Keuangan dan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengklarifikasi kepada masyarakat atas kegaduhan tersebut.
"Diklarifikasi saja dulu, drafnya apa, isinya apa, benar gak apa yang diceritakan. Saya kira Kemenkeu ataupun dewan bisa mengklarifikasi soal itu," kata dia dalam keterangannya, Minggu (13/6/2021).
Menurutnya, klarifikasi itu penting dilakukan agar masyarakat tidak salah mengartikan bahwa semuanya akan dikenai pajak.
Apalagi, informasi beredar di masyarakat saat ini menyebutkan seolah-olah RUU PPN sembako ini sudah dibahas dan akan selesai.
"Maka saya kira baik juga kalau dari kementerian sampaikan klarifikasi yang betul karena nanti jangan sampai ada 'image' seolah-olah semua ini mau dipajaki semuanya, tentu tidak mungkin soal itu, tidak mungkin," ujar dia.
Bahkan, Ganjar juga telah dihubungi dari Kementerian Keuangan dan dijelaskan terkait kegaduhan isu tersebut.
"Saya kira pemegang otoritas harus menjelaskan, boleh dari eksekutif boleh dari legislatif apa isinya (draf RUU) buka saja," tegas Ganjar.
Dirinya juga mengaku sangat yakin jika rencana pemerintah soal penerapan PPN untuk sembako itu tidak akan direalisasikan dalam waktu dekat.(ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News