GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang menilai bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak sama dengan era Presiden Kedua RI Soeharto.
Ngorang menilai bahwa apa yang dibicarakan oleh orang-orang terkait persamaan pemerintahan Presiden Jokowi dan era Orde Baru (Orba) tidaklah benar.
Menurutnya, pemerintah saat ini menekankan pada dialog dan negosiasi, jika ada pihak yang berusaha menghalangi pembangunan.
"Pemerintah selalu melakukan negosiasi dengan pihak-pihak terkait. Sebab, rencana pemerintah itu bagaimanapun juga harus dieksekusi, karena itu untuk kepentingan bersama," jelas Philipus Ngorang kepada GenPI.co, Minggu (13/6).
Sementara itu, kebijakan pembangunan di era Orba sangat berbeda. Ngorang mengatakan bahwa pembangunan pada era Orba berjalan dengan sangat mudah.
Pasalnya, tak ada upaya dari pihak lain untuk menghalang-halangi pembangunan.
"Orang yang tidak setuju bisa saja diapa-apain, kalau sekarang itu tidak," ungkapnya.
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu memaparkan bahwa gencarnya pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini dilakukan tanpa kekerasan.
"Kalau dulu itu, pemerintah bisa main kekerasan saja," paparnya.
Ngorang menuturkan bahwa pemerintahan Jokowi mampu memberikan jaminan ganti rugi kepada pemilik lahan.
"Pembebasan lahan itu dibuat sedemikian rupa, sehingga orang-orang tidak dirugikan. Orang-orang sekarang, bahkan mintanya berkali-kali lipat, jadi bukan ganti rugi lagi, tapi ganti untung," ujarnya.
Sementara itu, akademisi ilmu pemerintahan Universitas Sutomo Serang Rochendi menyampaikan pendapatnya terkait pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, tak ada grand design yang disampaikan oleh pemerintah terkait apa saja yang hendak dibangun.
"Sejak awal periode 2019, tidak ada pidato politik yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa Indonesia ini mau dibawa ke mana," kata Rochendi kepada GenPI.co, Sabtu (12/6).
Rochendi mengatakan bahwa yang bisa dilihat secara jelas dari pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi ini sudah condong ke pemerintah China.
Menurut Rochendi, hal yang terjadi hari ini adalah implikasi sejak G30S pada 1965.
"Dalam buku-buku juga sudah disebutkan bahwa hal itu adalah implikasi dari apa yang terjadi pada 1965. Modus-modus yang terjadi saat ini dengan yang dulu itu terulang," katanya.
Lebih lanjut, Rochendi menilai bahwa seluruh perusahaan di Indonesia dikhawatirkan sudah tak lagi sanggup untuk membiayai karyawan.
"Bukan BUMN saja, tapi perusahaan-perusahaan swasta juga sudah tak sanggup. Sebab, daya beli masyarakat semakin turun," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News