GenPI.co - Akademisi Rocky Gerung blak-blakan mengomentari sikap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang mangkir dari panggilan Komnas HAM. Menurutnya, bahwa aksi mangkir tersebut konyol.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik ini dalam video berjudul "Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM, Ketua KPK Firli Bahuri Ngumpet" yang disiarkan melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official.
Padahal, Rocky Gerung menilai, apabila Firli Bahuri menghadiri pertemuan dengan Komnas HAM tersebut, maka masalah bisa diselesaikan.
Namun, melihat fenomena KPK belakangan ini, Rocky Gerung menganalis ada sosok "Big brothers" yang mengatur lembaga antirasuah tersebut.
"Ya, ini akhirnya konyolnya Pak Firli. Kalau dia datang kan problem selesai," jelas Rocky Gerung dikutip GenPI.co, Minggu (20/6).
Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia ini kemudian mengomentari sikap Nurul Ghufron yang mewakili KPK menemui Komnas HAM.
Rocky Gerung pun menyorot tidak mampunya Nurul Ghufron menjawab pertanyaan Komnas HAM.
Menurut Rocky Gerung, hal tersebut akhirnya membuat publik berkesimpulan hanya Firli Bahuri yang tahu dan punya desain untuk menyingkirkan pegawai KPK.
"Sekarang, akhirnya dengan keterangan Ghufron, orang langsung bikin analisis bahwa yang tahu memang cuma Firli, nggak ada kolektif kolegial di situ," ungkap Rocky Gerung.
"Maka rumusan lebih lanjut, Firli Bahuri takut. rumusan lebih lanjut dari itu, Firli memang yang satu-satunya punya desain untuk menyingkirkan. Kan begitu jadinya," sambungnya.
Tak hanya itu, Rocky Gerung menyebut Firli Bahuri tidak memahami maksud kolektif kolegial saat mangkir dari panggilan Komnas HAM.
"Kalau kolektif kolegial, artinya di dalam keadaan paling risk, ya ketua yang datang. Baru dia mewakili kolektif kolegial. Bukan anak buahnya. Ini soal simple, yang di dalamnya mengandung virus stupidity," tegas Rocky Gerung.
Rocky Gerung mengungkapkan, Komnas HAM dan KPK seharusnya bertemu dalam momentum yang beradab.
Oleh sebab itu, keduanya harus benar-benar bertemu tanpa adanya pihak yang menghindar.
"Dalam demokrasi yang beradab, mestinya bertemu di dalam satu momentum yang beradab," ujar Rocky Gerung.
Apabila salah satu pihak menghindar, Rocky Gerung menyebut lembaga itu tidak beradab.
"Kalau cuma kirim-kiriman sinyal, itu artinya memang ada yang nggak beradab, yang ingin menghindar," jelasnya.
Melihat hal itu, Rocky Gerung kemudian menganalisis BKN dan KPK yang sama-sama dipanggil oleh Komnas HAM. Dia curiga, ada big brothers yang mengatur kedua badan tersebut.
"Lalu analisis berkembang, itu berarti ada yang ngatur, supaya BKN jangan datang, demikian juga KPK. Supaya masih ada ruang untuk mengatur strategi. Jadi berarti ada big brothers yang lagi ngatur badan-badan ini," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News