GenPI.co - Direktur Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya turut menyoroti polemik yang terjadi usai BEM UI mengkritik Presiden Jokowi.
Pihak Rektorat UI bahkan melayangkan panggilan setelah unggahan tersebut viral di media massa.
Harits lantas mengecam aksi pemanggilan tersebut yang dinilai tidak sesuai.
"Kampus tidak bisa mengekang dan memenjarakan ide atau gagasan mahasiswa," ucap Harits kepada GenPI.co, Minggu (27/6).
Menurut dia, kritik yang dilontarkan BEM UI sudah dijalankan dengan baik tanpa menyinggung pribadi.
Pemerintah, kata Harits, membutuhkan pandangan dari berbagai pihak terkait kebijakan yang dijalankan.
"Kalangan intelektual perlu memberi catatan kritis untuk fenomena politik di Indonesia," jelasnya.
Selain itu, Harits mendukung langkah siapa pun yang ingin mengkritik pemerintah di ruang publik.
Sebab, pemerintah tidak dapat memungkiri bahwa kritik merupakan salah satu peran dan fungsi demokrasi.
"Itu peran dan fungsi serta tanggung jawab moral mereka manifestasikan di ruang publik," imbuhnya.
Sebelumnya, akun media sosial BEM UI mengunggah beberapa foto berbentuk narasi yang menyebut Jokowi sebagai The King of Lip Service.
Lantas, Rektorat Universitas Indonesia memanggil jajaran petinggi BEM UI terkait kritik yang dilontarkan kepada Presiden Jokowi.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News