GenPI.co - Ketua Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 Sahat Simatupang blak-blakan menilai, kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai bentuk kontrol sosial.
"Sebagai Presiden, Jokowi adalah pusat koordinasi penyelenggara negara. Ditangan seorang Presiden arah politik dan ekonomi ditentukan. Apalagi Indonesia menganut sistim presidensial. Kekuasan Presiden ada disemua bidang karena sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan." jelas Sahat Simatupang dalam keterangannya yang dikutip GenPI.co, Jumat (2/7).
Menurut Sahat Simatupang, Jokowi sebagai opinion leader sekaligus sebagai pusat koordinasi penyelenggara negara tentu aksi nyatanya ditunggu.
"Kalau Jokowi ngomong A kemudian rakyat mengartikan itu sebagai sebuah janji kan rakyat menunggu. Kalau kemudian omongan atau janjinya itu belum terlaksana, setidaknya sejak 2014 lalu atau tujuh tahun setelah jadi Presiden, wajar rakyat bersikap," ungkap Sahat Simatupang.
Padahal, beberapa janji Jokowi yang masih jadi ganjalan adalah penguatan pemberantasan korupsi dan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.
"Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 berjanji akan memperkuat KPK, bahkan menyebut penyidiknya jangan hanya 60 orang saja. Namun yang kami lihat justru sebaliknya, penyidik KPK yang berintegritas tergusur dari KPK. Nah, apakah salah kalau mahasiswa kemudian berkesimpulan Jokowi ngomong A, tapi faktanya B." beber aktivis 98 ini.
Selain itu, ada janji Jokowi yang membuat aktivis 98 masih menyimpan kegundahan adalah penyelesaian pelanggaran HAM penembakan mahasiswa Trisakti Mei 1998 dan kerusuhan SARA dengan banyak korban etnis Tionghoa.
"Moral politik Jokowi dipertaruhkan karena dia pernah berjanji saat kampanye Pilpres 2014 akan menuntaskan pelanggaran HAM. Dan siapapun pasti sependapat, penembakan mahasiswa Trisakti dan kekerasan yang dialami etnis Tionghoa pada Mei 1998 adalah pelanggaran HAM." jelasnya.
Tak hanya itu, janji Jokowi saat kampaye Pilpres 2014 lalu akan membeli kembali Indosat yang dijual kepada Singapore Technologies Telemedia pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri.
"Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 mengatakan, Indosat akan dibeli lagi dan menjadi satelit milik Indonesia untuk mengoperasikan pesawat tanpa awak atau drone," ungkap Sahat Simatupang.
Meski begitu, tidak semua janji Jokowi yang tidak terwujud seperti pembangunan infrastruktur, jalan tol, bandara dan pelabuhan.
"Kita juga harus objektif, bahwa Jokowi menepati janji membangun berbagai infrastruktur." ujar Sahat Simatupang.
Namun, infrastruktur yang dibangun itu belum mendongkrak ekonomi naik signifikan dan menjadi daya dorong pertumbuhan ekonomi 7 persen sesuai janji Jokowi.
Apalagi menurut Sahat Simatupang, jalan tol yang sudah selesai dibangun, malah direncanakan akan dijual kepada swasta.
Meski dalam bisnis, menjual sebagian saham atau divestasi adalah hal wajar.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News