GenPI.co - Pengamat politik Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN Institute) Muhammad Mualimin meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar menegur Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzki.
Pasalnya, Aditya mewajibkan pegawai pelayanan publik berbahasa Jawa dari Kabupaten sampai tingkat desa.
"Bupati Tuban ini aneh. UU Bahasa sudah mewajibkan pelayanan negara pakai bahasa Indonesia, kok malah pakai bahasa lokal," katanya dalam keterangan GenPI.co peroleh, Minggu (18/7).
Baginya, kebijakan itu tanda kemunduran nasionalisme. Sebab, Ini ego kedaerahan, padahal banyak orang non-Jawa tinggal di Tuban.
"Gubernur Khofifah harus tegur Lindra!" ucapnya
Menurutnya, daripada bikin kebijakan yang mereduksi nilai-nilai kebangsaan, sebaiknya Bupati Tuban harusnya fokus sosialisasi pentingnya vaksin covid-19.
Pasalnya, di Tuban khususnya pedesaan banyak warga enggan divaksin. Masyarakat menilai vaksin mengandung babi dan habis disuntik banyak yang mati.
"Hoaks macam begini harusnya jadi fokus Lindra. Sebab tanpa kesuksesan vaksin Covid-19, tidak ada pemulihan ekonomi," ujarnya.
Mualimin menjelaskan, Bupati Tuban harusnya berhenti dulu melakukan pencitraan politik saat pandemi Covid-19 makin menggejala.
"Masalah di depan mata saat ini bagaimana warga sadar bahwa covid-19 berbahaya. Kegiatan keagamaan kalau tidak pakai protokol kesehatan lebih baik di-stop dulu," katanya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News