GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang memberikan pendapatnya terkait surat dari Serikat Bersama Garuda Bersatu (Sekber) yang berisi permintaan tolong kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Dalam surat tertanggal 12 Juli 2021 itu, Sekber mengatakan bahwa kondisi flag carrier Garuda Indonesia berada di ambang kebangkrutan dan sudah melakukan PHK kepada 2000 karyawan pada 2020.
Menurut Ngorang, selama ini PT Garuda Indonesia tak pernah menjelaskan berapa jumlah keuntungan yang diberikan kepada negara selama ini.
Hal itulah yang membuat publik keheranan melihat pemberitaan bahwa PT Garuda Indonesia berada di ambang kebangkrutan.
“Garuda itu perusahaan besar, mestinya tidak sampai bangkrut. Apakah tidak menghimpun dana darurat sebagai bumper menghadapi kerugian,” ujarnya kepada GenPI.co, Minggu (18/7).
Ngorang mengatakan bahwa ada beberapa perusahaan lain yang menghimpun keuntungan untuk dana darurat belum bangkrut hingga hari ini.
“Beberapa perusahaan itu walaupun juga sedang berada dalam krisis, mereka masih bisa membiayai karyawan dan tidak sampai melakukan PHK,” katanya.
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu menilai bahwa PT Garuda Indonesia mengalami kesalahan manajemen akibat pola pikir para direksinya dalam mengelola uang negara.
Menurut Ngorang, jajaran direksi bisa jadi merasa tak memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana perusahaan.
“Itu dikarenakan mereka merasa menggunakan APBN yang merupakan barang umum dan dimiliki bersama,” ungkapnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News