Anggota DPR: Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Jokowi Berbahaya

GenPI.co - Anggota DPR RI Fadli Zon menyebut Sarah Gilbert penemu vaksin AstraZeneca merupakan seorang yang pancasilais.

Dalam akun Twitter-nya, Fadli Zon menyoroti langkah sang pembuat vaksin yang rela melepaskan hak paten AstraZeneca agar biayanya menjadi lebih murah dan manfaatnya bisa dirasakan oleh dunia.

"Ternyata, Sarah Gilbert penemu vaksin AstraZeneca ini sangat pancasilais," jelas Fadli Zon, Minggu (18/7).

BACA JUGA:  4 Zodiak Bakal Ketiban Rezeki Nomplok Hingga Agustus, Wow Banget

"Rela melepas hak paten vaksinnya. Sehingga biayanya menjadi murah dan mudah diakses umat manusia di dunia," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Politikus Partai Gerindra tersebut juga ikut menyindir pemerintah yang hendak menjalankan program vaksinasi berbayar.

BACA JUGA:  Jika Kehilangan Indra Penciuman, Geprek Bawang Putih...

Seperti diketahui, Kimia Farma sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sempat ditunjuk sebagai menyelenggaran vaksinasi gotong royong.

"Sementara di sini ada yang mau bisnis vaksin. Thank You, Prof Sarah Gilbert," ujar Fadli Zon.

BACA JUGA:  Pakar Hukum: Sebenarnya Kelas Jokowi Itu Adalah Wali Kota...

Sebelumnya, Fadli Zon juga dengan tegas menolak langkah pemerintah dengan berbagai alasan.

Menurut Fadli Zon, sebelumnya Pemerintah Jokowi menjamin bahwa penerima vaksin covid-19 tidak dipungut biaya alias gratis.

"Inkonsistensi kebijakan ini berbahaya, bisa menggerus kepercayaan masyarakat. Bukan hanya kepada pemerintah, tetapi kepada situasi pandemi itu sendiri," tuturnya.

Bahkan, menurut Fadli, masih banyak masyarakat yang tidak percaya adanya covid-19.

"Apa jadinya muncul wacana komersialisasi vaksin semacam ini? Wacana konspiratif pasti akan kian berkembang di tengah masyarakat," bebernya.

Pada ujungnya, menurut Fadli Zon, cerita konspiratif tersebut akan kian mempersulit Indonesia untuk mengakhiri pandemi ini.

"Kebijakan ini sangat mencederai rasa keadilan. Jika kebijakan ini diterapkan, maka penanganan pandemi di kalangan masyarakat menengah ke bawah bisa dipastikan akan lebih lambat," jelasnya.

Sebab, orang-orang kaya yang punya uang dipastikan bisa segera memperoleh vaksin, sementara golongan yang tidak mampu hanya bisa menunggu vaksinasi gratis.

"Sedangkan pemerintah masih kesulitan menjangkau mereka (rakyat). Ini bisa sangat mencederai rasa kemanusiaan," katanya.

"Jadi, masyarakat pantas menolak kebijakan yang tidak etis dan tidak bermoral tersebut. Kebijakan itu seharusnya bukan hanya ditunda, tapi juga dicabut," tandas Fadli Zon.(*)