GenPI.co - Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, mengatakan rezim Jokowi dianggap kejam jika benar mengecilkan jumlah testing di tengah kasus penyebaran virus Covid-19.
"Jika kita mencermati data resmi dari Satgas Covid saya kok melihat pemerintah ini terlihat kejam ya," kata Ubedilah di Jakarta, Senin (19/7).
Ubedilah mencermati data positif Covid-19 pada 15 Juli, jumlah konfirmasi positif lebih dari 56 ribu dengan jumlah testing 250 ribu dan positivity rate-nya 41 persen.
Selanjutnya pada 16 Juli, jumlah konfirmasi positif lebih dari 54 ribu dengan jumlah testing 250 ribu dan positivity ratenya 46 persen.
Lalu pada 17 Juli, jumlah konfirmasi positif lebih dari 52 ribu dengan jumlah testing 250 ribu dan positivity rate-nya 40 persen.
Akan tetapi pada 18 Juli, jumlah konfirmasi positif lebih dari 44 ribu dengan jumlah testing 190 ribu dan positivity rate-nya 47 persen.
"Data di atas menunjukan bahwa jumlah testing dikurangi secara drastis. Jika tidak dikurangi jumlah testing, maka kasus positif dan kematiannya jauh lebih besar dari data yang dipublikasi," jelasnya.
Ubedilah pun lantas mempertanyakan alasan pemerintah mengurangi jumlah testing yang dilakukan.
"Problemnya mengapa jumlah testingnya dikurangi? Kurang biaya? padahal anggaran untuk penanggulangan covid terus naik," ungkapnya.
"Bahkan tahun ini naik dari Rp 699,43 triliun menjadi Rp 744,75 triliun, bertambah Rp 45,32 triliun," sambungnya.
Sehingga, Ubedilah menilai bahwa rezim Jokowi kejam karena anggaran naik, tetapi jumlah testing terus dikurangi. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News