Mendadak Puan Maharani Wanti-wanti Pemerintah Jokowi: Awas...

GenPI.co - Ketua DPR RI Puan Maharani mendadak mewanti-wanti Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) agar tidak bermain-main dalam penyajian data penanganan Covid-19.

Puan Maharani dengan lantang mengingatkan Pemerintah Jokowi agar tidak menyajikan data palsu hanya demi keberhasilan semu penanganan pandemi covid-19.

Oleh sebab itu, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu meminta jajaran pemerintah bekerja dengan hati, jujur dan transparan mengungkap data penanganan covid-19, khususnya kepada pemerintah daerah.

BACA JUGA:  Geprek Jahe Campur Jeruk Nipis Bikin Terbelalak, Khasiatnya Wow

"Awas! Kepala daerah harus jujur dan transparan tentang data di daerahnya. Jangan demi dibilang berhasil menangani covid-19 lalu data sesungguhnya di lapangan tidak dibuka ke publik, bahkan tidak dikerjakan dengan benar," jelas Puan Maharani dalam keterangannya, Kamis (22/7).

Puan Maharani lantas meminta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus semakin diperkuat.

BACA JUGA:  Denny Darko Ramal Kejadian Setelah PPKM: Ada Sesuatu yang Gawat

Pasalnya, pemerintah daerah seharusnya dapat berkontribusi lebih besar dalam penanganan dan pencegahan penyebaran covid-19. Salah satu upayanya ialah dengan meningkatkan tracing.

"Jangan karena persoalan status zonasi merah, hitam, kuning, hijau lalu datanya yang sengaja dibuat tidak muncul atau sebaliknya dibesar-besarkan. Kepercayaan rakyat adalah taruhan yang besar, tergantung bagaimana penanganan di lapangan," ungkap Puan Maharani.

BACA JUGA:  Mendadak Anggota DPR RI Blak-blakan: Harusnya Mundur Saja...

Sebelumnya Ketua DPP PDIP ini juga pernah meminta Pemerintah Jokowi untuk menyajikan data-data yang riil penanganan pandemi covid-19.

Penyajian data riil harus benar-benar dilakukan selama lima hari ke depan, semasa perpanjangan PPKM Darurat.

Apalagi, Puan Maharani menilai, lima hari ke depan merupakan tahapan krusial, sehingga harus disikapi pemerintah dengan menyajikan data-data kasus penularan yang riil dengan memperbanyak jumlah testing dan tracing di lapangan.

Mengingat rencana pelonggaran PPKM Darurat pada 26 Juli 2021 bergantung terhadap turunnya angka penularan covid-19.

"Kita tentu tidak mau karena data yang salah, kebijakan pelonggaran justru akan semakin memperparah keadaan," jelas Puan Maharani, Rabu (21/7)

Menurut Puan Maharani, keputusan perpanjangan PPKM Darurat yang disampaikan Presiden Jokowi hingga 25 Juli 2021 harus direspons serius oleh seluruh pihak.

Mulai dari pemerintah daerah, penegak aturan di lapangan, hingga masyarakat luas yang terkena dampak kebijakan.(*)