Tak Ada Koordinasi, Kebijakan Pemerintah Bisa Cacat Hukum

GenPI.co - Akademisi ilmu pemerintahan Rochendi memberikan kritik terhadap penanganan pemerintah selama penyelenggaraan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Menurut Rochendi, pemerintah kemungkinan tak melakukan rapat koordinasi dengan baik selama merumuskan kebijakan penanganan pandemi covid-19.

“Kalau ada rapat koordinasi, seharusnya ketahuan harus bagaimana jika terjadi sesuatu,” ujarnya kepada GenPI.co, Jumat (23/7).

BACA JUGA:  Ferdinand Lantang, Polisi Harus Dengar! Ini Soal Provokator

Rochendi menegaskan harus ada penjelasan dari pemerintah atas semua kebijakan yang diambil, baik kepada pihak pelaksana dan masyarakat.

“Pemerintah harus menjelaskan alasan dibalik langkah yang diambil. Semua aktivitas akhirnya dilarang tanpa ada prosedur yang jelas,” ungkapnya.

BACA JUGA:  RatusanTentara AS Merapat ke Palembang, Ada Apa?

Pakar politik itu mengatakan bahwa pemerintah tak pernah sekali pun menerima kritik dan saran dari masyarakat terkait penanganan pandemi di tanah air.

Pemerintah bahkan dinilai tak mau pihak lain mempertanyakan kebijakan yang diambil.

BACA JUGA:  Demonstrasi Tolak PPKM Cuma Isapan Jempol, Video di Medsos Hoaks

“Pokoknya kebijakannya seperti itu dan semua harus nurut,” katanya.

Rochendi memaparkan bahwa hal itu berbahaya, sebab bisa saja pemerintah mengeluarkan kebijakan yang cacat hukum.

“Masak kebijakan yang cacat hukum juga harus dilaksanakan?” paparnya.