GenPI.co - Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari meminta agar calon pengganti panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto jangan hasil lobi-lobi politik.
Menurutnya, Panglima TNI harus dipilih berdasarkan profesionalitas, kepemimpinan, integritas, dan loyalitas terhadap presiden.
Dia menegaskan panglima TNI akan datang tidak boleh ada dualisme loyalitas seperti kepada presiden dan parpol atau broker pelobinya.
"Panglima TNI harus loyal hanya kepada presiden. Lebih tepatnya, Panglima TNI harus loyal kepada negara, bangsa dan konstitusi," kata Feri dikutip dari JPNN.com, Kamis (29/7).
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) itu mengatakan Panglima TNI harus seorang figur yang apolitis.
Oleh karena itu, tidak boleh berkaitan dengan kepentingan politik kubu manapun.
Dengan demikian, Panglima TNI yang dipilih tidak ikut politik praktis dan patuh pada konstitusi serta HAM.
"Komunikasi politik yang dibangun dengan presiden pun harus baik dan langsung, tidak melewati orang lain. Sehingga dapat menerjemahkan semua perintah arahan presiden secara komprehensif," katanya.
Sementara itu, pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Fanani Rosyidi menambahkan pergantian Panglima TNI harus mempertimbangkan keseimbangan antar-matra sesuai yang berlaku dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004.
Oleh karena itu jika melenceng dari UU tersebut maka akan merusak tatanan atau kultur yang sudah ada di organisasi TNI.
Apalagi jika dalam pergantian Panglima TNI mempertimbangkan alasan politik atau kekuasaan semata.
"Jika hal itu yang terjadi maka akan merusak profesionalitas dan keseimbangan di tubuh TNI," ujar Ahmad.
Saat ini ada dua nama jenderal yang mencuat kuat dan digadang-gadang akan menggantikan posisi sebagai Panglima TNI.
Kedua sosok yang namanya kerap santer dibicarakan adalah KSAL Laksamana Yudo Margono dan KSAD Jenderal Andika Perkasa. (antara/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News