GenPI.co - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menuai sorotan terkait adanya temuan kelebihan bayar dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
Kondisi itu tidak hanya dalam satu atau dua kasus, tetapi cukup banyak kelebihan bayar yang terjadi di Jakarta.
Gubernur Anies Baswedan pun turut menjadi perbincangan lantaran diduga mengetahui adanya temuan tersebut.
Pandangan berbeda dikatakan Direktur Center for Youth and Population Research (CYPR) Dedek Prayudi.
Menurutnya, fenomena kelebihan bayar tidak lain karena adanya pihak luar di belakang kebijakan tersebut.
"Hulu dari setiap kebijakan ialah political will. Pak Anies tersandera oleh siapa pun pihak yang menjadikannya gubernur hingga sekarang," beber Dedek kepada GenPI.co, Kamis (12/8).
Dedek menjelaskan dengan kondisi tersebut, maka Anies Baswedan tidak bisa bergerak bebas.
Oleh karena itu, Anies tidak bisa menekan anggapan normal dari fenomena kelebihan bayar.
Uki, sapaan akrabnya, menilai Anies Baswedan bahkan tidak bisa mengontrol Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan baik.
"Ini menyebabkan Pak Anies nggak bisa berbuat banyak saat APBD digerogoti dan kelebihan bayar makin menjadi fenomena yang normal di Jakarta," jelasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News