GenPI.co - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa perkembangan media sosial dan digital yang sangat cepat membawa konsekuensi beredarnya hoaks di masyarakat.
Hal ini kata Mahfud menjadi tantangan sekaligus ancaman yang akan berdampak serius jika tidak ditangani dengan baik oleh semua pihak, termasuk masyarakat.
"Memerangi hoaks adalah tugas bersama, bukan hanya menjadi tugas pemerintah," ujar Mahfud saat melantik pejabat eselon satu di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (13/8/2021).
Dalam acara tersebut, Mahfud juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi pemerintah dengan jurnalis dan pengelola media.
“Kita membangun dialog agar media-media arus utama ikut mendidik masyarakat dengan berita atau informasi yang objektif dan mencerahkan untuk mengimbangi hoaks di media sosial,” tegas Mahfud.
Mahfud juga menjelaskan, merujuk pada Perpres, Kementeriannya memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di berbagai bidang yang bertugas mengawal kementerian atau lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.
Salah satunya dalam bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur serta bidang Politik Dalam Negeri.
Sementara itu, kepada Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang baru, Brigjen TNI Djaka Budhi Utama, Mahfud berpesan agar dapat mengawal target capaian pembangunan bidang politik dalam negeri pada kementerian atau lembaga, di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.
"Bidang ini bertugas memberikan rekomendasi kebijakan dalam hal demokrasi dan organisasi kemasyarakatan, desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pemilu dan penguatan partai politik, serta otonomi khusus," tambah Mahfud.
Mahfud turut mengingatkan antisipasi terhadap Ormas yang kerap mengambil alih peran aparat penegak hukum dan mengarah kepada tindak pidana.
"Untuk itulah, Kemenko Polhukam harus senantiasa tanggap, siaga, dan terus-menerus meningkatkan atensi dalam mengawal stabilitas di bidang politik, hukum, dan keamanan," tuturnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News