GenPI.co 
GenPI.co - Aktivis HAM Natalius Pigai berpendapat pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut indeks demokrasi Indonesia turun karena faktor intoleransi dinilai ngawur.
“Ngawur, Menko kok sembrono ya,” kata Pigai dalam keterangannya, Jumat (12/8).
Piagi menilai pernyataan itu ngawur karena indeks demokrasi Indonesia turun bukan karena intoleransi yang tinggi, melainkan karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
BACA JUGA: Taliban Rebut 2 Kota di Afganistan, AS dan Inggris Ngamuk
Kebijakan yang dimaksud Natalius Pigai antara lain surat edaran soal hate speech, Perppu Ormas, kriminalisasi aktivis, penetrasi negara pada media.
UU MD3 yang membuat parlemen pantang dikritik rakyat, UU KPK, dan RUU KUHP hingga penyelenggaraan pemilu yang diindikasi tidak jujur dan adil.
BACA JUGA: Suami Jenita Janet Bongkar Pas Main di Dapur, Idih Keluar Sekali
“Lihat kebijakan-kebijakan Pemerintahan Jokowi yang secara sadar, sengaja, dan sembrono telah membunuh Iklim demokrasi di Indonesia,” ungkapnya.
Pada sebelumnya, berdasarkan data yang dipublikasi The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) memiliki skor 6,48 dan masuk kategori demokrasi belum sempurna atau flawed democracies.
BACA JUGA: Suara Lantang PSI, Tolak Balapan Mobil Formula E
Menko Polhukam Mahfud MD menilai semua negara di dunia hampir mengalami penurunan indeks demokrasi saat ini karena pandemi Covid-19.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
