GenPI.co - Staf Khusus Kementerian Sekretariat Negara (Mensetneg) Faldo Maldini ikut angkat bicara terkait maraknya mural bernada kritikan yang muncul di berbagai daerah.
Mural-mural tersebut sebagian besar terkait kritikan terhadap Pemerintah Jokowi dalam menangani pandemi covid-19.
Namun, saat ini beberapa mural yang sempat viral di media sosial kini tampak sudah dihapus oleh aparat keamanan.
Merespons hal tersebut, Faldo Maldini mengatakan bahwa itu bukan campur tangan pemerintah pusat.
Hal tersebut diungkapkan Faldo Maldini dalam dialog bersama Refly Harun di kanal YouTube TVOne seperti dikutip GenPI.co, Jumat (13/8).
Dalam dialog tersebut, Faldo Maldini justru mengkritik balik para pembuat mural tersebut.
"Jadi kalau lapar kita beli makan. Bukan beli cat," tegas Faldo Maldini.
Namun, terkait penghapusan sejumlah mural, Faldo Maldini menegaskan hal itu bukan berati Pemerintah Jokowi enggan dikritik.
Pasalnya, kritik tersebut justru dipandang sebagai sesuatu yang baik dalam ruang demokrasi.
"Pak Presiden tidak pernah takut dibully atau dikata-katain, kita bisa list caci maki buat Presiden, King of lips service, PKI, Cina, lain-lain lah banyak banget. Tidak pernah marah," jelas Faldo Maldini.
"Ini adalah kemajuan di demokrasi kita dan ini perlu kita syukuri," sambungnya.
Akan tetapi, Faldo Maldini menegaskan bahwa gambar-gambar bermakna sindiran atau kritik itu semestinya dilukis pada tempat yang tepat.
Bahkan menurutnya, aturan tataruang setiap daerah biasanya telah mengatur hal tersebut.
"Jadi mural yang dikonsep dan dikoordinasikan, bukan tindakan yang vandalis, justru itu yang dibutuhkan," ungkap Faldo Maldini.
"Tapi kan ini dibutuhkan untuk menyemarakkan ruang kota, beda dengan sebaliknya," imbuhnya.
Menurut Faldo Maldini, pemerintah pusat tidak fokus pada hal-hal demikian.
Terkait adanya penghapusan, Faldo Maldini sekali lagi menegaskan bahwa itu bukan perintah atau arahan dari pemerintah.
Menurutnya, penertiban mural tersebut mungkin adalah inisiasi dari Pemda yang menganggap gambar tersebut adalah vandalisme karena disampaikan tidak pada tempatnya.
"Nggak ada perintahan hapus dari pemerintah pusat, tugas kami yang utama ini kan bukan urus mural. Tapi kalau ada aparat pemerintah atau siapapun yang menilai itu tidak berizin dan merusak, mereka kan tidak perlu lapor ke pemerintah dulu. Apalagi ke pemerintah pusat untuk mengambil tindakan," beber Faldo Maldini.
Saat ini, mural yang viral beredar di media sosial di antaranya adalah 'Tuhan Aku Lapar' di Tangerang, 'Jokowi 404: Not Found' di Tangerang, hingga mural 'Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit' di Pasuruan Jawa Timur yang kini telah dihapus aparat.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News