GenPI.co - Pengamat politik Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN Institute) Muhammad Mualimin menyoroti di balik aksi massa yang menyegel dan menempel tulisan "Gedung Dijual" di Kantor DPRD Tuban.
Hal itu lanjutan protes kegiatan rapat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dengan anggota DPRD di salah satu hotel mewah di Yogyakarta, pada awal Agustus lalu.
Mualimin menjelaskan, ketum Partai harusnya mem-PAW (Pergantian antarwaktu) semua anggota DPRD yang bermewah-mewahan.
"Kalau ganti orang, dicopot, yang menduduki kursi DPRD tetap dari partai tersebut. Ketum partai tidak rugi apa-apa," katanya kepada GenPI.co, Minggu (15/8).
Dia menjelaskan, banyak pejabat di Tuban kurang ajar pada rakyat. Hal itu bikin muak dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
"Itulah kenapa saya selalu teriak agar pejabat tahu diri dan peka bahwa masyarakat ini sedang susah, paceklik, utang numpuk. Jangan malah buang anggaran untuk kegiatan yang diada-adakan, apalagi yang LPJ nya tidak jelas," jelasnya.
Menurutnya, warga harusnya data dan catat baik-baik siapa Anggota DPRD yang bertindak biadab saat menjabat.
"Nanti di Pileg 2024, ingat-ingat namanya dan partainya, jangan pilih lagi," jelasnya.
Baginya, walau caleg pakai topeng kiai, pengusaha, santri atau aktivis sekalipun, jangan coblos kalau bisanya hanya habiskan anggaran untuk kegiatan sampah.
"Setop pembodohan publik! Hukuman terbaik bagi partai bobrok ya dengan tidak mencoblosnya,"katanya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News