GenPI.co - Akademisi Rocky Gerung Blak-blakan ikut menyoroti adanya larangan pengibaran bendera merah putih di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.
Hal tersebut diungkapkan pengamat sosial dan politik itu dalam video yang diunggah dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (18/8).
Menurut Rocky Gerung, bahwa hal tersebut memiliki korelasi yang kuat dengan tragedi di tahun 1998.
"Sepertinya ada trauma dengan tragedi tahun 98, itu menandakan masih ada ketegangan sosial," jelas Rocky Gerung.
Akibatnya, kata Rocky Gerung, aparat langsung melarang adanya pengibaran bendera Indonesia di PIK.
"Akibatnya sejumlah aparat melarang pemasangan bendera Indonesia di PIK," ungkap Rocky Gerung.
Selain itu, mantan Dosen Ilmu Filsafat Universitas Indonesia itu juga menyampaikan, fenomena larangan pengibaran bendera Indonesia tersebut sebagai bukti kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menghidupkan isu SARA.
Rocky Gerung pun Lantas membandingkan pemerintahan Presiden Jokowi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, fenomena larangan pengibaran bendera Indonesia tersebut belum pernah terjadi di era pemerintahan SBY.
"Bukti zaman Jokowi masih hidupkan isu SARA, zaman SBY enggak ada tuh," tegasnya.
Rocky Gerung menilai, bahwa negara terkesan seperti ingin memanjakan sebagian kecil masyarakat etnis China.
"Negara terkesan terlalu memanjakan sebagian kecil masyarakat China," jelas Rocky Gerung.
"Tidak semua masyarakat China memiliki kehidupan yang eksklusif, yang eksklusif yang dimanjakan negara," lanjutnya.
Oleh sebab itu, menurut Rocky Gerung, hal tersebut telah menunjukkan sikap kurang ajar negara kepada masyarakat etnis China.
"Negara ini kurang ajar! Sambil memelihara ketegangan, dia memeras etnis China yang eksklusif," pungkasnya.
Sebelumnya, media sosial telah dihebohkan dengan keberadaan video sejumlah aparat kepolisian yang melarang ormas untuk mengibarkan bendera Indonesia di PIK, Selasa, 17 Agustus 2021.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News