GenPI.co - Ahli hukum tata negara Refly Harun membeberkan skenario terburuk setelah bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, akan ada permufakatan yang berpotensi menjadi kejahatan demokrasi di Indonesia.
“Kalau misalnya 7 partai itu bermufakat untuk menyingkirkan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Refly Harun dalam live YouTube yang diikuti GenPI.co, Kamis (26/8).
Refly mengatakan bahwa salah satu caranya adalah dengan tidak mengajak PKS dan Demokrat dalam pemilu.
“Caranya dengan tidak melibatkan mereka dalam koalisi manapun. Bisa membuat 3 calon dengan 7 parpol tersebut,” lanjutnya.
Setelah terbentuk 3 pasang calon tersebut, menurut Refly, akan ada pembagian dan cawe-cawe kekuasan yang terjadi.
“Maka, pesta itu hanya akan ada di oligarki Istana yang saat ini sudah berhimpun menjadi kekuatan partai politik. Ini berpotensi menjadi kejahatan demokrasi,” lanjutnya.
Oleh sebab itu, dirinya menghimbau seluruh masyarakat sipil dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera menghilangkan presidential treshold.
“MK, kalau memang berumpah bertanggung jawab memberikan keadilan berdasarkan ketuhan yang maha esa seharusnya tidak bisa tida menghapuskan presidential treshold,” ujar Refly. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News