Tugas Berat Demokrat dan PKS, Jangan Sampai Ada RUU Seludupan

GenPI.co - Partai Demokrat dan PKS kini duet sebagai di luar pemerintahan untuk mengawasi kebijakan Presiden Jokowi.

Hal itu terjadi usai PAN masuk koalisi pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu.

Peneliti Utama Indonesia Political Opinion (IPO) Catur Nugroho menilai akan ada tugas berat bagi kedua partai di luar pemerintahan tersebut.

BACA JUGA:  Analisis Refly Harun: Partai Demokrat dan PKS Dalam Bahaya

Menurutnya, Partai Demokrat dan PKS perlu menyiapkan strategi baru dalam menjalankan fungsi pengawasan di DPR.

"Sulit mengawasi pemerintah. Jadi, ketika kekuatan partai di luar pemerintah sangat sedikit, bagaimana DPR nanti mampu menjalankan fungsi-fungsi pengawasan itu," beber Catur kepada GenPI.co, Minggu (29/8).

BACA JUGA:  PAN Masuk Koalisi, Pengamat Singgung PKS dan Demokrat

Catur menjelaskan kekuatan partai di luar pemerintah pun makin berkurang dengan temuan tersebut.

Oleh karena itu, dia merasa kebijakan pemerintah terkait penyusunan Undang-undang (UU) makin mudah.

BACA JUGA:  Wasekjen DPP Partai Demokrat Bongkar Janji PDIP, Isinya Menohok

"Kemarin pas ada PAN, PKS, dan Demokrat saja banyak Rancangan Undang-undang (RUU) kontroversial yang lolos," tambahnya.

Melihat situasi itu, Catur mengaku kekuatan partai oposisi atau di luar pemerintah akan makin sulit.

Dengan demikian, dia mengatakan Partai Demokrat dan PKS untuk lebih berhati-hati terkait kebijakan pemerintah.

"Dulu, RUU kontroversial seperti Revisi UU KPK dan Omnibus Law bisa lolos. Jadi, usai PAN masuk koalisi, kemungkinan lain bisa terjadi," imbuhnya.(*)