GenPI.co - Pengamat Politik Adi Prayitno blak-blakan menilai kelompok elite yang mengegolkan wacana jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 3 periode bisa mengancam demokrasi Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Adi Prayitno di Channel YouTube Karni Ilyas Club yang dikutip GenPI.co, Sabtu 4 Agustus 2021.
Pasalnya, jika demokrasi Indonesia terancam dengan 3 periode itu, maka jangan kaget bila terjadi gerakan ekstra parlementer seperti tahun 1998.
"Hati-hati semuanya, dengan (wacana) Jokowi 3 periode, karena ini akan meruncingkan dan memunculkan banyak calon alternatif yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya," jelas Adi Prayitno.
Tak hanya itu, Adi Prayitno menegaskan juga bahwa jika wacana Presiden Jokowi 3 periode ini lolos, akan terjadi hal yang fatal.
"Akan ada resistensi dari kelompok-kelompok civil society yang belakangan agak mengendap, gerakan moral ini kan hanya awalan, di mana kelompok-kelompok kritis ini secara perlahan sudah bangkit," ungkap Adi Prayitno.
Selain itu, Adi Prayitno menilai, adanya isu amendemen UUD 1945 hanya demi memuluskan wacana Jokowi 3 periode.
"Ditambah isu memundurkan pemilu, soal jabatan presiden (Jokowi) 3 periode, saya kira suasananya saya khawatir seperti 98, bahwa gerakan ekstra parlementer 1998 akan menjadi bola besar yang kemudian tidak bisa dikendalikan oleh siapapun," beber Adi Prayitno.
Ingat gerakan civil society itu, kata Adi Prayitno adalah yang mengkonsolidasikan politik di mana-mana.
"Jangankan (rezim Jokowi) yang saat ini, Orde Baru pun tumbang, karena dulu orde baru hampir 90 persen menguasai semua jejaring politik partai, partai dikendalikan, birokrasi dikendalikan, ekonomi dikendalikan, infra dan suprastruktur semua dikendalikan, tumbang oleh kekuatan civil society," jelasnya.
Oleh karena itu, pengamat politik itu mengingatkan, di tengah demokrasi yang berlimpah, salah satu cara agar bangsa Indonesia ini belajar menghargai keindahan Tuhan.
"Bagaimana demokrasi ini tumbuh bagi kita, tolak amendemen, tolak (Jokowi) 3 periode, dan tolak perpanjangan jabatan presiden dan DPR, karena tidak ada gunanya, kita (rakyat) yang banyak dirugikan dan hanya elite yang diuntungkan," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News