GenPI.co - PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan sikap tegas. Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais diminta tak asal bicara.
Ketegasan itu diperlihatkan PDIP lantaran statemen soal wacana presiden tiga periode.
Bagi PDIP, tudingan Amien tak berdasar. PDIP mengaku taat pada konstitusi soal presiden cuma dua periode.
"Tunjuk hidung saja, siapa? yang jelas bukan PDI Perjuangan. Justru kita benar-benar harus taat pada konstitusi dan semangat reformasi yang membatasi masa jabatan presiden dua kali," kata Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, kepada wartawan, Senin (6/9/2021).
Sebelumnya Amien Rais menyebut rencana amendemen UUD 1945 sudah dibicarakan sejak 2019.
Amien Rais juga mengungkap pihak-pihak yang membicarakan dan mengangkat wacana tersebut.
Amien menyebut isu tersebut sengaja diturunkan untuk melihat penilaian publik.
Menurutnya, pihak yang melemparkan isu itu juga bukan pihak yang disebutnya sebagai pendukung formal.
Djarot langsung menyanggah semua tuduhan tadi. Dia malah mengungkit soal semangat reformasi.
Baginya, reformasi lahir untuk mengakhiri kekuasaan yang tak terbatas pada Orde Baru (Orba).
"Awal gerakan reformasi bertujuan untuk mengakhiri pemerintahan Orba, yang sarat dengan KKN, akibat tidak ada batasan masa jabatan secara jelas dan tegas dalam pasal 7 UUD 1945," katanya.
Pasal 7 UUD 1945 yang dimaksud oleh Djarot adalah pasal soal masa jabatan presiden dan wakil presiden sebelum amendemen UUD 1945.
Sebelum amendemen, Pasal 7 tidak membatasi periode presiden. Kemudian, pasal itu diubah dalam amendemen.
Djarot meminta agar semua pihak tidak saling tuduh terlebih soal isu presiden 3 periode.
Menurutnya, lebih baik setiap tokoh bersinergi untuk mengatasi pandemi virus Corona (COVID-19).
"Sebaiknya, energi, semangat, dan jiwa kita semua harusnya lebih bersatu padu untuk mengatasi pandemi yang masih belum berakhir," katanya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News