GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang menilai bahwa partai politik masih memiliki keraguan akan nama-nama tokoh yang digadang-gadang akan maju dalam Pilpres 2024.
Hal itu tergambarkan dari sejumlah langkah yang diambil partai politik koalisi pemerintah untuk berusaha mempertahankan jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sejumlah nama sudah ada seperti Ganjar, Puan, atau Prabowo. Namun, nama-nama tersebut juga belum terlalu menjanjikan,” ujarnya kepada GenPI.co, Jumat (3/9).
Meskipun begitu, lanjutnya, Presiden Jokowi sudah sering mengaku bahwa dirinya tak terlibat dalam semua upaya tersebut, termasuk amendemen UUD 1945.
“Jokowi sudah bilang bahwa amendemen itu urusan MPR. Namun, bisa juga Jokowi tak jadi menolak jabatan tiga periode jika diusulkan MPR,” katanya.
Menurut Ngorang, hal yang paling perlu diperhatikan oleh publik adalah apakah amendemen tersebut bisa dilanjutkan atau tidak.
Pasalnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman, sebagai bagian dari Badan Pengkajian MPR mengatakan, wacana tersebut tidak ada, tetapi masih terus dibahas.
“Benny bilang wacana tersebut tak ada. Namun, Benny juga bilang Bamsoet tak pernah memberi laporan tentang rencana PPHN dalam amendemen,” ungkapnya.
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu menilai bahwa ada agenda tersembunyi dari Ketua MPR Bambang Soesatyo yang tak mengumumkan rencana amendemen UUD 1945 ke Badan Pengkajian MPR.
Ngorang memaparkan bahwa Bamsoet paham bahwa wacana tersebut tak akan disetujui oleh Badan Pengkajian MPR.
“Akhirnya, Bamsoet lempar saja wacana itu ke publik. Walaupun tak sesuai prosedur, tetapi Bamsoet jadi bisa lihat siapa saja yang menolak,” paparnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News