GenPI.co - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengatakan hingga saat ini masih belum ada keputusan apa pun dari pihaknya terkait amendemen UUD 1945.
Dia mengatakan sesuai dengan amanat pimpinan MPR sebelumnya, sebaiknya Ketua MPR Bambang Soesatyo untuk melakukan kajian tentang wacana melakukan amendemen.
“Memang isu tentang amendemen sangat seksi,” ucap dia di Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/9/2021).
Kajian tersebut termasuk kajian fungsi dan eksistensi DPD yang masih dalam tahap pembahasan.
“Rapat pimpinan MPR kemarin kami mengambil kesimpulan bahwa perlu dilakukan pendalaman yang lebih,” katanya.
Sebab, banyak aspek yang harus dipertimbangkan.
Tidak hanya itu, ada juga banyak pergeseran sistem ketatanegaraan, yang perlu menjadi perhatian.
“Apa yang menjadi pembahasan trending informasi sekarang ini saya tegaskan mungkin itu merupakan masukan bagi MPR,” terang dia.
Lebih lanjut, politikus Demokrat itu menambahkan MPR tidak buru-buru memutuskan wacana amendemen UUD 1945.
“Kami sepakat setelah pendalaman dilakukan, ya, kita akan sosialisasi, ingin menerima masukan dari masyarakat,” tegas Syarief Hasan.
Dirinya turut menjelaskan MPR tidak ingin rakyat terbelah, sekaligus banyak esensi yang harus dipikirkan, termasuk ekonomi yang harus bangkit kembali.
“Komprehensif bisa menyentuh semua kalangan, Kita tidak ingin susunan ketatanegaraan sekarang tidak bergeser lagi,” tutur dia.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News