Pengamat Bilang Amendemen 3 Periode Tidak Urgensi, Jokowi Disebut

GenPI.co - Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai isu amendemen 3 periode bukan sesuatu yang bersifat urgensi.

Menurutnya, menambah kewenangan DPD RI lebih penting daripada penambahan masa jabatan presiden.

“Kalau mau amandemen UUD 1945, paling pokok itu mengatur kewenangan DPD RI. Bukan malah perpanjang masa jabatan presiden,” ujar dia kepada GenPI.co, Rabu (8/9/2021).

BACA JUGA:  Soroti Wacana Amendemen UUD, Irwan Fecho: Rakyat Tak Butuh Itu!

Tidak hanya itu, dirinya juga menilai bahwa amendemen 3 periode merupakan pencorengan terhadap reformasi 1998.

“Kalau mau diamandemen sekalian jabatan presiden seumur hidup saja kenapa hanya 3 periode? Kalau tidak kita balik ke zaman pemerintahan otoriter,” kata dia.

BACA JUGA:  Soal Wacana Amendemen, Dasco Beberkan Fakta di Istana

Menurut Jerry, seharusnya DPD diberikan fungsi agar bisa mewakili rakyat di parlemen.

"Berikan mereka tupoksi. Entah itu legislasi, budgeting, atau controlling," ungkap Jerry.

BACA JUGA:  Soal Wacana Amendemen, Golkar Ingatkan Peristiwa Kudeta di Guinea

Tidak hanya itu, dirinya juga menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang melemparkan bola amendemen 3 periode ini kepada MPR RI.

Presiden Jokowi perlu menambah narasinya dengan memberikan komitmen dan perjanjian dengan rakyat.

“Dia harus menolak usulan 3 periode. Jangan di satu sisi beliau menolak di lain sisi dia menyerahkan ke MPR. Jangan dua kaki, harus tegas dan punya komitmen,” terang dia.

Dirinya juga mengaku telah menduga lebih awal bergulirnya isu amendemen 3 periode ini sejak pertemuan mendadak PDIP-Gerindra dan pertemuan pimpinan parpol koalisi.

“Sejak afiliasi politik PAN ke gerbong istana, menjadi catatan ke arah merubah konstitusi alias merubah amandemen. Sampai pertemuan Jokowi dan Prabowo di Kaltim. Ini rentetan peristiwa politik yang ada indikasi ke mengamademen UUD 45,” tuturnya.(*)