GenPI.co - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah memberi tanggapan terkait survei Indonesian Political Opinion (IPO) soal menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang perlu diganti.
Menurut survei tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menempati posisi pertama dengan memperoleh angka 52,1 persen sebagai menteri yang perlu diganti oleh Jokowi.
“Kualitas hukum melemah. Kita bisa lihat catatan kebijakan kontriversial Yasonna yang ingin bebaskan narapidana saat pandemi,” ujar Dedi kepada GenPI.co, Jumat (10/9).
Tidak hanya itu, dirinya lantas menyoroti soal kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang yang terbakar dan menewaskan lebih dari 40 orang narapidana.
“Jelas ini kegagalan luar biasa. Bukan kali ini saja, kekisruhan di Lapas termasuk skandal korup di lapas terjadi di kepemimpinan Yasonna,” katanya.
Dedi juga menilai, tak ada perubahan signifikan antara kebijakan hukum saat ini dengan masa pemerintahan yang lalu.
“Kebijakan hukum yang dirasa tidak lebih baik dari rezim sebelumnya, bahkan lebih buruk,” katanya.
Tidak hanya itu saja, dirinya juga menyoroti kebijakan hukum untuk para pelaku tindak pidana korupsi yang tak kunjung membaik dalam pemrintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) .
“Terutama dalam upaya pemberantasan korupsi, di mana hukum semakin lemah. Terlebih lagi munculnya konflik sosial yang semakin sering mengemuka,” katanya.
Dedi Kurnia Syah menilai bahwa banyak sekali kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kader PDIP. Kendati demikian, menurut Dedi, Yasonna Laoly seakan-akan acuh.
“Yasonna bahkan secara terang-terangan memihak pada kasus korupsi yang libatkan kader PDIP. Padahal dia pejabat publi. Parahnya lagi, presiden tidak menegur sama sekali,” tandansya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News