GenPI.co - Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah memberi tanggapan terkait survei Indonesian Political Opinion (IPO) soal menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang perlu diganti.
Menurut survei tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menempati posisi pertama dengan memperoleh angka 52,1 persen sebagai menteri yang perlu diganti oleh Jokowi.
"Yasonna dalam pengetahuan publik tidak perform setidaknya pada dua hal. Yakni, kebijakan dan kualitas hukum," jelas Dedi Kurnia Syah kepada GenPI.co, Jumat (10/9).
Menurut Dedi, tak ada perubahan signifikan antara kebijakan hukum saat ini dengan masa pemerintahan yang lalu.
"Kebijakan hukum yang dirasa tidak lebih baik dari rezim sebelumnya, bahkan lebih buruk," katanya.
Tidak hanya itu, dirinya juga menyoroti kebijakan hukum untuk para pelaku tindak pidana korupsi yang tak kunjung membaik dalam pemerintahan Presiden Jokowi.
"Terutama dalam upaya pemberantasan korupsi, di mana hukum makin lemah. Terlebih lagi munculnya konflik sosial yang semakin sering mengemuka," jelasnya.
Dedi Kurnia Syah menilai bahwa banyak sekali kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kader PDIP. Kendati demikian, menurut Dedi, Yasonna Laoly seakan-akan acuh.
"Yasonna bahkan secara terang-terangan memihak pada kasus korupsi yang melibatkan kader PDIP. Padahal dia pejabat publik. Parahnya lagi, presiden tidak menegur sama sekali," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News