GenPI.co - Ada jurus jitu yang diyakini bisa membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali dipercaya publik. Pimpinan KPK wajib baca ini.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul ikut berkomentar.
Dia berharap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin baik dengan tidak adanya 57 pegawai antirasuah yang tak lolos TWK.
Menurutnya, perbaikan kinerja dan prestasi menangkap mafia bansos di era pandemi covid-19 bisa menjadi ajang membuat masyarakat percaya bahwa KPK masih punya taji.
“KPK harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan tidak adanya 56 orang itu, dengan apa? Tangkap sekarang kalau ada dugaan soal korupsi yang melibatkan pandemi covid-19,” ujar Adib kepada GenPI.co, Selasa (28/9).
Bukan tanpa alasan, menurutnya masih banyak orang yang beranggapan bahwa taring KPK semakin rontok sejak memutuskan akan memecat Novel Baswedan Cs pada 30 September mendatang.
“Setidaknya dengan menangkap orang yang terduga korupsi bansos covid-19, hal ini bisa merebut simpati publik,” katanya.
Tidak hanya itu, dirinya juga menilai isu TWK ini semakin liar. Alhasil, isu tersebut merhasil memicu gerakan mahasiswa yang unjuk rasa di Gedung Merah Putih.
Kendati demikian, dirinya menilai pengawasan dan pengawalan aparat kepolisian dalam demonstrasi tersebut sudah dalam arahan presiden untuk lebih humanis terhadap demonstran.
“Saya kira tidak perlu ada water canon dan kawat berduri. Kendati demikian, saya sakin aparat kepolisian juga punya pemahaman yang lain,” katanya.
Bukan tanpa alasan. Menurutnya, aparat kepolsian juga memikirkan dampak dari demonstrasi tersebut sambil memikirkan soal prokes covid-19 yang akhirnya menjadi PR bersama untuk ditaati.
“Saya kira akhirnya ini terlalu politis isu 56 TWK ini dan berakhir menjadi kontraproduktif dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh KPK,” tandasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News