GenPI.co - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghadirkan program solidaritas tiga pihak yang berlaku bagi para kadernya. Salah satunya, partai memperbolehkan kader laki-laki yang dianggap mampu untuk berpoligami dengan memprioritaskan para janda.
Meski begitu, belakangan pernyataan kontroversial ini sudah dicabut dan PKS akhirnya meminta maaf kepada publik lantaran sudah bikin gaduh.
Pengamat politik Institute for Digital Democracy (IDD) Bambang Arianto, menilai ada beberapa hal yang menarik didiskusikan dari pernyataan tersebut.
Pertama, pernyataan tersebut terkesan hanya cari perhatian alias caper. Sebab, sejak lama publik sudah paham bahwa di PKS memang diperbolehkan untuk poligami.
“Artinya urusan internal kader seperti ini sebenarnya tidak perlu dipublikasikan di depan umum,” ucap Bambang.
Pasalnya, menurut Bambang, pemahaman publik dan kader antar partai politik berbeda, sesuai ideologi masing-masing. Ketika dipublis di depan umum tentu akan membuat gaduh termasuk bisa melukai perasaan kaum perempuan terutama kalangan janda.
Kedua, pernyataan ini sekaligus membuktikan bahwa PKS telah berhasil menjalankan fungsi organisasi kepartaian sebagai partai kader dengan baik. Sebab persoalan rumah tangga saja bisa menjadi kajian pembahasan internal partai.
“Ini bukti bahwa PKS cukup solid dalam membangun kerangka kerja partai. Pasalnya sangat jarang kita temui ada partai yang mau mengurusi persoalan keluarga maupun pernikahan bagi para kader dan simpatisannya,” imbuhnya.
Menurut Bambang, publik selama ini biasanya mengenal partai sebatas kendaraan politik untuk mengejar kekuasaan semata. Sebab, partai politik hanya akan mendekat pada rakyat ketika pemilu dan akan menjauh dari rakyat pasca pemilu.
“Artinya meski terkesan caper tapi pernyataan ini bisa dikatakan bahwa PKS telah dapat memfungsikan dirinya sebagai saluran bagi kadernya, sehingga dapat aktif membahas berbagai persoalan kekinian yang dihadapi para kader dan simpatisannya,” pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News