Isu Korupsi & HAM Masuk Catatan Kritik 2 Tahun Jokowi Maruf Amin

GenPI.co - Isu korupsi dan HAM mendadak jadi sorotan pengamat. Dua hal itu masuk catatan kritik 2 tahun Jokowi Maruf Amin.

Peneliti Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Rizqan Kariema Mustafa menyoroti isu ini.

Rizqan mengatakan, ada dugaan pemberantasan korupsi mengalami tren kemunduran.

BACA JUGA:  Awas! Barisan Celeng Bisa Kuat Bak Pro Jokowi 2014

Berdasarkan data Transparansi Internasional, Perjalanan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dinilai tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan.

“Bahkan, untuk tahun 2020, angkanya turun hingga 3 poin dari 40 menjadi 37 peringkat 102 dari 180 negara,” kata Rizqan kepada GenPI.co, Senin (18/10).

BACA JUGA:  Presiden Jokowi Didesak Lakukan Ini, Nggak Main-main!

Padahal, pada 2020 berdasarkan sumber data yang sama, Indonesia berada diperingkat 85.

Sementara itu, terkait permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM), diduga juga terjadi tren stagnan.

BACA JUGA:  Pengamat Setuju dengan Presiden Jokowi - BUMN yang Sakit Ditutup

Rizqan menyoroti data komnas HAM sepanjang 2020, yang mana Komnas HAM menerima 2.841 pengaduan masyarakat terkait pelanggaran atau kekerasan HAM.

“Dari jumlah tersebut yang paling banyak dilaporkan masyarakat adalah pihak kepolisian dengan 748 kasus,” katanya.

Selanjutnya, korporasi 455 kasus, dan pemerintah daerah sebanyak 276 kasus.

Kemudian pada 2021 Komnas HAM mendapatkan 2.331 kasus aduan dugaan pelanggaran HAM hingga Oktober 2021. (*)