7 Tahun Jokowi, BEM Unsoed Sebut Demokrasi Alami Kemunduran

GenPI.co - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jenderal Soedirman Fakhrul Firdausi mengatakan, dalam tujuh tahun Presiden Joko Widodo (jokowi) menjabat, Indonesia menuju babak baru

Babak baru itu ialah demokrasi yang sedang menuju kemunduran.

Firdausi menyebut beberapa pelanggaran HAM masa lalu belum menemui titik terang. Hal itu membuat kasus tidak terungkap, baik itu pelaku, maupun persoalan hak keluarga korban, rehabilitasi, dan restitusi.

BACA JUGA:  Jarak Pelaksanaan Pemilu ke Pelantikan Tak Boleh Terlalu Jauh

"Kebebasan demokrasi dikorupsi yang mana pembatasan berekspresi mulai dibatasi, terdapat 26 kasus yang terjadi sejak awal Januari hingga Agustus," kata Firdausi kepada GenPI.co, Rabu (20/10).

Selain itu, indikasi negara ingin menundukan akademisi hingga Shrinking Civil Space jadi isu yang makin membuktikan hal tersebut.

BACA JUGA:  Harus Ada Konsistensi Jadwal Tahapan Pemilu

Firdausi menyinggung soal empat indikator negara menjadi otoriterian dari Direktur LP3ES.

Indikator pertama yakni mengingkari aturan main demokrasi. Dalam hal ini, wacana amendemen UU soal masa jabatan presiden menjadi tiga periode patut jadi alarm penting.

BACA JUGA:  Tudingan Orang Bodoh Rocky Gerung ke Ganjar Pranowo Dapat Sorotan

Indikator kedua yakni melemahnya kelompok oposisi.

Sebab, belakangan mulai banyak partai oposisi yang justru berkoalisi dengan Jokowi

"Diangkatnya Prabowo dan Sandiaga Uno membuat kelompok oposisi kehilangan kekuatan besar dalam suara DPR," katanya.

Indikator ketiga ialah pengabaian bentuk kekerasan. Menurutnya, pembiaran ini sudah terjadi dalam demonstrasi penolakan Omninus Law dan UU KPK terhadap mahasiswa yang turun ke jalan.

Adapun, yang terakhir ialah ancaman kebebasan sipil. Sorotan utamanya ialah penangkapan sejumlah mahasiswa, termasuk salah satu mahasiswa BEM UNS pada unjuk rasa saat kedatangan Jokowi di sana.

"Sungguh ironis keempat indikator ini terpenuhi," katanya.(*)