GenPI.co - Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi blak-blakan mempersoalkan penunjukkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin berbagai hal oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ridho Rahmadi menilai, hal ini bisa mengakibatkan tugas dan fungsi kementerian sebagai satu institusi pemerintahan menjadi tidak efisien.
Pasalnya, menurut menantu Amien Rais itu, dalam sebuah kabinet ada banyak menteri yang bisa ditugaskan oleh presiden.
"Dalam kabinet itu kan banyak menteri, kalau hampir sebagian besar urusan hanya ujung-ujungnya ke satu pintu saja. Berarti itu indikasi kuat bahwa organisasi dalam konteks fungsi kementerian tadi tidak berjalan lancar," jelas Ridho Rahmadi saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Ummat Jumat, 22 Oktober 2021.
Oleh sebab itu, Ridho Rahmadi menilai Jokowi memiliki kedekatan khusus dengan Luhut, sehingga semua hal diserahkan pada Koordinator PPKM Jawa-Bali itu.
"Yang kami takutkan bersama adalah ini ada unsur kedekatan, ini harusnya jadi concern kita sebagai masyarakat," jelas Ridho Rahmadi.
"Jangan sampai semua kebijakan skala nasional dan untuk kepentingan orang banyak hanya lewat satu pintu saja," sambungnya.
Menurut Ridho Rahmadi, jika terus seperti ini, Jokowi seolah tidak pro terhadap rakyat.
"Kalau satu pintu ya, itu-itu saja. Dan kebijakanya tidak pro rakyat, sehingga hasilnya tidak efisien," tegasnya.
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa Jokowi memang kerap menunjuk Luhut untuk memimpin berbagai hal.
Pada pertengahan September 2020, Luhut ditunjuk menjadi komando penanganan Corona di delapan provinsi.
Saat kasus Corona di Indonesia kembali melonjak, Luhut ditunjuk menjadi koordinator PPKM Jawa-Bali.
Luhut mengatakan dirinya dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hanyalah komandan wilayah.
Sebelum ditunjuk menjadi Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut sebenarnya menjadi bagian dari Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).
Tak hanya itu, Jokowi juga meneken Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengarah.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menunjuk Luhut sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
Paling baru, Jokowi meneken Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021.
Perpres itu mengatur tentang Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang dipimpin oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News