GenPI.co - Koalisi Masyarakat Sipil yang merupakan gabungan dari sejumlah LSM buka-bukaan sentil keputusan Presiden Joko Widodo yang mengusulkan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI.
Pasalnya, ada dua hal yang menjadi masalah terkait penolakan terhadap Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.
Pertama, Koalisi Masyaralat Sipil menilai penunjukan itu bermasalah karena Andika Perkasa memiliki catatan hitam pelanggaran HAM imparsial dalam kasus pembunuhan tokoh Papua pada 2001 silam.
Kedua, koalisi juga menyoroti laporan harta kekayaan Andika Perkasa yang mencapai 179,9 miliar.
Merespons hal tersebut, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun ikut buka suara, di mana permasalahannya adalah tidak ada Political will dari DPR untuk menanyakan hal-hal tersebut soal dugaan pelanggaran HAM dan harta kekayaan.
Hal tersebut diungkapkan pengamat sosial dan politik ini dalam video yang tayang di channel YouTube Refly Harun.
Sebab, menurut Refly Harun, politik kita itu ewuh pakewuh alias sebagai sikap sungkan atau rasa segan serta menjunjung tinggi rasa hormat terhadap atasan atau senior).
"Dalam fit and proper test apalagi menyangkut Panglima TNI dan juga misalnya Kapolri, kadang-kadang anggota DPR tidak cukup ganas untuk menanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi seperti harta kekayaan dan juga track recordnya. Saya yakin, 99,9 persen yang namanya nominasi Andika ini pasti akan diloloskan oleh DPR," tegas Refly Harun.
Refly Harun pun memaparkan mengenai soal harta kekayaan, harus paham ia menjalani karier militer dari prajurit mungkin lulusan Akmil, Letda sampai kemudian jenderal.
"Apakah dia ada berbisnis misalnya jadi penting juga untuk mengukur sejauh mana komitmen dia terhadap pekerjaannya dan karier militernya," ungkap Refly Harun.
Refly Harun menambahkan sebenarnya ada satu pendapat bahwa yang namanya Panglima TNI adalah pejabat karier yang tidak pakai unsur politiknya.
Jadi tidak perlu endorsement dan jadi diberikan kepada pejabat yang memang memiliki karier tertinggi dan tidak masuk di dalam pergaulan kabinet.
Sehingga dia betul konsentrasi terhadap pasukan, tidak ikut-ikutan banyak dilibatkan dalam wilayah pertahanan.
"Misalnya ikut juga mengamankan Pilkada, tapi tidak hanya mengamankan Pilkada. Tapi dalam tanda kutip berkampanye untuk Pilkada jadi harus dijauhkan TNI dari kemungkinan kecil untuk berpolitik," pungkas Refly Harun.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News