GenPI.co - Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan bahwa menjaga wilayah perbatasan negara adalah tugas seluruh elemen bangsa, sekaligus menjadi amanat konstitusi.
Hal itu disampaikan Mahfud usai rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara bersama Mendagri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP di Kantor Bupati Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/11).
"Seluruh wilayah perbatasan negara harus kita amankan, kita pertahankan dan kita bangun dalam rangka terjaganya keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, termasuk wilayah perbatasan di Kabupaten Natuna, " ujar Mahfud.
Mahfud mengingatkan bahwa Presiden Jokowi menaruh perhatian besar terhadap perbatasan negara.
Untuk itu diperlukan sinergisitas antara Kementerian dan Lembaga terkait dalam mengatasi sejumlah permasalahan yang ada di perbatasan.
"Nawacita Presiden untuk menghadirkan negara di perbatasan dan membangun Indonesia dari perbatasan telah menjadi pedoman bagi kita selaku aparatur pemerintah, dalam upaya pengelolaan perbatasan negara yang mencakup pertahanan keamanan, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup," ujar Mahfud.
Mahfud juga mengingatkan bahwa Kabupaten Natuna sebagai beranda depan negara, menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.
Oleh karena itu, isu ancaman terhadap kedaulatan dan hak berdaulat NKRI di Laut Natuna Utara menjadi isu strategis yang sangat menonjol.
"Kita ketahui bersama bahwa perkembangan konflik di Laut China Selatan masih berlanjut antara China dengan negara-negara yang bersengketa," kata Mahfud
Mahfud menjelaskan, Indonesia berada pada posisi tidak menjadi bagian dari konflik tersebut.
Namun, kata Mahfud, Indonesia memiliki wilayah kedaulatan dan yurisdiksi di Laut Natuna Utara, sehingga sangat berkepentingan terhadap keamanan di wilayah tersebut. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News