GenPI.co - Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tidak menggubris ucapan Fadel Muhammad.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad itu menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak menepati janji soal anggaran untuk memastikan sosialisasi empat pilar.
Fadel juga mengatakan bahwa pimpinan MPR mengusulkan Jokowi agar mencopot Sri Mulyani dari jabatannya.
Menurut Jamiluddin, jika permintaan itu dituruti, maka akan memberikan preseden buruk bagi kehodupan tata negara Indonesia.
"Presiden Jokowi idealnya mengabaikan permintaan pimpinan MPR tersebut," ujar Jamiluddin kepada GenPI.co, Rabu (1/12).
Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu menyebut bahwa pernyataan pimpinan MPR itu menggambarkan seolah tidak memahami tugas dan fungsinya, setelah UUD 1945 diamendemen.
"Tentu mengangkat dan memberhentikan menteri menjadi hak prerogatif presiden," jelasnya.
Jamiluddin juga menyinggung ucapan Fadel, yang menyebut bahwa MPR RI menganggap Menkeu telah berlaku tak etis dan tidak cakap dalam mengatur kebijakan.
Apa lagi dibarengi dengan permintaan memecat menteri itu.
“siapa pun, termasuk MPR, tidak berhak menekan presiden untuk memecat menterinya," tegasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News