Ketua PA 212 Lantang Desak Presiden Jokowi, Begini Bunyinya

GenPI.co - Ketua Presidium Alumni (PA) 212 Aminudin menyoroti aturan Presidential Threshold yang dinilai meresahkan pertarungan politik pada 2024. 

Menurutnya, ambang batas 20 persen dari partai politik bagi calon presiden (capres) tidak masuk akal. 

"Ini saya pikir akan menghambat demokrasi dan bagi anak muda calon pemimpin bangsa," ucap Aminudin kepada GenPI.co, Rabu (8/12). 

BACA JUGA:  5 Tokoh ini Disebut Bakal Dilirik Kelompok 212 di Pilpres 2024

Aminudin menjelaskan dengan adanya aturan itu, demokrasi layaknya dilabeli dengan harga yang mahal. 

Sebab, bagi calon yang ingin maju sebagai presiden, perlu mendapat dukungan dari partai politik. 

BACA JUGA:  Begini Analisis Ahli Soal Gelaran Reuni 212, Tajam dan Menohok

"Bayangkan saja ketika ingin meminta dukungan parpol, berapa jumlah uang yang dikeluarkan," jelasnya. 

Selain itu, Aminudin mengatakan Presiden Jokowi seharusnya bertindak untuk mengatasi masalah tersebut. 

BACA JUGA:  Strategi Gerindra Dibongkar, Seret Kelompok Massa 212

Menurutnya, aturan itu harus segera ditiadakan karena mengancam demokrasi di Indonesia. 

"Saya menduga demokrasi akan berbahaya jika aturan ini terus berlanjut hingga tahun 2024. Sebab, di sana akan menimbulkan konflik berkelanjutan," imbuhnya.

Dengan demikian, Aminudin menyuarakan ke Presiden Jokowi agar Presidential Threshold harus ditiadakan. (*)