GenPI.co - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengaku tidak setuju dengan ahli hukum tata negara Refly Harun yang menginginkan presidential threshold 0 persen.
Ia pun membeberkan alasan dari pendapatnya tersebut.
"Yang perlu dipahami, melakukan review dan menuntut agar presidential threshold menjadi nol persen juga bukan aktivitas bijak," ujar Dedi kepada GenPI.co, Minggu (12/12).
Menurut Dedi, mengajukan ambang batas pencalonan presiden 0 persen tidaklah bijak.
Sebab, hal tersebut justru akan menyulitkan dalam mencari pemimpin, karena banyak sosok yang ingin mengajukan diri sebagai capres atau cawapres.
"Mengapa tidak nol persen? Karena nanti akan terjadi kesulitan untuk melakukan seleksi. Terutama mencari tokoh yang benar-benar punya potensi," papar Dedi.
Walaupun begitu, Dedi tetap menilai presidential threshold yang saat ini diterapkan masih terlalu tinggi.
Ia mengatakan bahwa presidential threshold 20 persen persen kursi atau 25 persen suara berpotensi menjadi kriminal bagi demokrasi.
"Mungkin seharusnya bisa diturunkan sebanyak 2,5 - 4 persen, angka tersebut sudah sangat layak. Tidak seperti sekarang," ucapnya.
Tidak hanya itu, menurutnya, presidential threshold yang selangit juga cenderung menghentikan regenerasi politik dan laju generasi muda untuk maju jadi pemimpin nasional.
"Paling tidak seharusnya pengurangan ambang batas itu lebih baik diturunkan secara bertahap," tandas Dedi. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News