GenPI.co - Ada lompatan sejarah demokrasi yang diprediksi akan terjadi. Wacana presidential threshold menjadi nol persen ikut dikupas habis.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mendukung gerakan Ahli hukum Tata Negara Refly Harun yang menginginkan presidential threshold menjadi nol.
Menurut Adib, partai politik yang menjadi alat agar pada calon-calon presiden potensial bisa mencalonkan diri belum bisa memenuhi ekspektasi rakyat.
“Saya kira, presidential threshold itu bisa dikabulkan. Karena kita percaya bahwa mekanisme konstitusional itu lewat Mahkamah Konstitusi,” ujar Adib kepada GenPI.co, Senin (13/12).
Dirinya juga mengakui bahwa langkah yang diambil oleh Refly Harun bagus dan sangat tepat untuk mengembalikan demokrasi agar bisa terbuka lebar.
“Karena hal itu ingin menjawab kelemahan-kelemahan demokrasi yang dihadirkan oleh partai politik yang segudang itu beserta kebaikannya,” katanya.
Tidak hanya itu, Adib juga menduga lompatan demokrasi akan begitu tinggi dan besar apabila presidential threshold bisa menjadi nol.
“Atas nama demokrasi yang memiliki kekuasaan tertinggi pada rakyat benar-benar dipegang oleh rakyat. Seharusnya memang atas nama rakyat, rakyat, dan rakyat,” ucapnya.
Dirinya lantas membeberkan salah satu kelemahannya di partai politik yang menjadi salah satu syarat agar seseorang bisa mencalonkan diri sebagai presiden.
“Sudah jadi rahasia umum, lah, partai politik itu cenderung melakukan politik transaksional. Hal itu tidak menjawab pertanyaan rakyat,” lanjutnya.
Lagi pula, menurutnya, demokrasi yang dimiliki oleh Indonesia menggunakan sistem pemilihan langsung oleh rakyat yang menjadi faktor utama dalam menentukan sosok pemimpin.
“Jadi, kalaupun partai ikut seharusnya mereka cuma menjadi fasilitator saja. Tentunya salah satu kelemahan parpol ini terjadinya transaksi politik,” tandasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News