GenPI.co 
GenPI.co - Presidential Threshold belakangan hangat dibicarakan. Isu ini justru membuat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, dapat apresiasi besar.
Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin memberikan apresiasi kepada Ketua KPK Firli Bahuri soal presidential threshold (PT) menjadi nol persen.
Dirinya berpendapat, selama ada presidential threshold, demokrasi di Indonesia masih diwarnai dengan biaya politik yang besar.
BACA JUGA: Rocky Gerung Terkejut dengan Ucapan Firli Bahuri
"Setidaknya, cost politik yang rendah membuat mahar untuk menjadi capres dan cawapres dapat ditekan seminimal mungkin," ujar Jamiluddin kepada GenPI.co, Senin (13/12).
Dengan begitu, partai politik (Parpol) yang memiliki suara besar tidak lagi semena-mena menetapkan mahar politik.
BACA JUGA: Direktur KPN Bongkar Kelemahan Presidential Threshold, Simak!
"Sebab, parpol lain juga berhak mengusung calon, sehingga capres dan cawapres bisa beralih ke Parpol lain,"ungkapnya.
Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu menyebut jika cost politik capres dan cawapres rendah, akan berimplikasi pada menurunnya perilaku koruptif bila mereka nantinya terpilih.
BACA JUGA: Pengamat: Demokrasi Nggak Asyik Kalau Ada Presidential Threshold
Sehingga, ada berbagai manfaat yang akan dirasakan oleh capres dan cawapres dengan adanya PT nol persen itu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
