GenPI.co - PDIP tidak sepakat dengan wacana Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlu Bahuri terkait presidential threshold atau ambang batas presiden 0 persen.
Politikus PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengatakan pelaksanaan pemilu harus merujuk pada konstitusi dan filosofi lahirnya aturan tersebut.
"Tidak bisa serta merta menurunkan ambang batas presiden,” kata Deddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/12).
Deddy menejelaskan, dengan adanya PT 0 persen, demokrasi di Indonesia akan menjadi liberal dan tidak bisa dikendalikan.
Dia juga meragui dengan adanya nol persen bisa menjadikan mahar nol rupiah.
"Implikasi politik dan implikasi sosialnya kan dia harus itung dulu dengan cermat. Bener enggak bahwa dengan nol persen serta merta tidak ada mahar?,” jelasnya.
Menurut Deddy, di PDIP tidak pernah ada mahar politik untuk maju sebagai calon presiden maupun calon kepala daerah.
"Jangankan untuk presiden, untuk kepala daerah aja PDIP enggak ada mahar-maharan kecuali kewajibannya dalam konteks pemenangan dan pengamanan suara, saksi, gitu aja,” ungkapnya.
Menurutnya, KPK harus bergerak untuk tidak terjadinya money politik yang bisa menjurus pada budaya korupsi.
Namun, dia mengaku sanksi jika mahar politik Rp 0 bisa menjamin tidak adanya praktik money politik atau korupsi.
"Karena tidak ada jaminan dengan PT 0 persen tidak akan ada mahar. Bukan jaminan. Apakah itu juga akan mengurangi korupsi politik? Bisa iya bisa tidak. Tapi kalau menurut saya tidak,” jelasnya.
Dia menambahkan budaya korupsi sudah mengakar di Indonesia sehingga sulit untuk dihindari terjadinya praktik-praktik nakal pada saat Pemilu.
Bahkan, dirinya mendorong KPK untuk mengawasi pemilu dengan ketat agar tak terjadi money politik.
"KPK kan sudah punya dana yang besar sekali, untuk melakukan pengawasan,” pungkasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News