GenPI.co - Anggota DPR RI Komisi I Fadli Zon menilai kualitas demokrasi di Indonesia semakin menurun.
Hal tersebut menurutnya juga telah disampaikan oleh ekonomis intelijen unit.
“Dari awalnya ranking 65 kemudian ke 85, lalu ke 102. Nanti kita lihat di tahun 2022 yang biasanya diumumkan pada Januari seperti apa,” ujar Fadli dalam diskusi virtual, Minggu (12/12).
Sebab, menurutnya, hak-hak dasar yang menyangkut demokrasi seperti berpendapat, berserikat berkumpul, menyatakan pendapat, kebebasan pers telah menurun.
“Begitu juga terkait unjuk rasa, peran-peran dari lembaga pengawasan sebagai otokritik juga semakin menurun termasuk DPR di mana sekarang saya menjadi anggotanya,” katanya.
Hal ini, menurut Fadli, disebabkan oleh proses politik di Indonesia sendiri.
Ia menilai kekuasaan menumpuk di eksekutif seperti masa Presiden ke-2 Soeharto.
“Eksekutif terlalu berkuasa, karena itu lembaga legislatif tidak memiliki kekuatan yang bisa mengimbanginya. Hal inilah yang menurut saya sedang terjadi,” tutur Fadli Zon.
Tidak hanya itu, Fadli Zon juga menilai pers tidak berfungsi dengan baik. Padahal, pers sangat diharapkan menjadi salah satu dari empat pilar demokrasi.
“Akan tetapi kita lihat bahwa pers juga tidak menjalankan fungsi tersebut karena terlalu banyak menyiarkan yang sifatnya normatif, bahkan sebagian menjadi corong pemerintah,” ungkapnya.
Meski demikian, Fadli masih mengakui masih ada sedikit pers yang berjuang menjadi anjing penjaga eksekutif.
“Jadi, peran legislatif, pers, dan masyarakat sipil menurut saya memang sedang diredam sedemikian rupa,” tandas Fadli Zon. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News