GenPI.co 
GenPI.co - Anggota DPR RI Komisi I Fadli Zon memberi tanggapan terkait desakan masyarakat soal presidential treshold yang dirasa merusak demokrasi.
Sebab, ambang batas yang terlalu tinggi dinilai mempersulit calon-calon presiden alternatif potensial untuk menjadi pemimpin di tanah air.
“Seharusnya memang presidential threshold tidak 20 persen,” ujar Fadli Zon kepada GenPI.co, Kamis (9/12).
BACA JUGA: Terganjal Presidential Threshold, Rizal Ramli Mustahil Pilpres
Menurut Fadli Zon, presidential treshold tersebut bertentangan dengan konstitusi yang membebaskan seluruh anak bangsa potensial menjadi presiden.
“Karena, konstitusi mengatakan setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Oleh karena itu, semangatnya mempermudah, bukan mempersulit,” ujar Fadli.
BACA JUGA: Presidential Threshold Dipaksakan, Pilpres 2024 Bahaya
Seperti diketahui, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun bersama dengan Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK).
Adapun tujuan kedua tokoh tersebut adalah untuk menyampaikan permohonan Judicial Review terkait pasal 222 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu.
BACA JUGA: Dukung Pembatalan Presidential Threshold, DPD: Merusak Demokrasi!
“Yang mengatur tentang presidential treshold harus 20 persen persen kursi atau 25 persen suara. Kami inginnya 0 persen,” ujar Refly Harun.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
