KKP Janji Akan Genjot Pengembangan SDM dan Riset pada 2022

GenPI.co - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan SDM dan riset inovatif dalam program kerja 2022.

Hal itu coba untuk diwujudkan oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP.

Plt. Kepala BRSDM Kusdiantoro mengatakan bahwa BRSDM membidangi riset di berbagai sektor, seperti kelautan, perikanan, pengolahan produk dan bioteknologi, serta sosial ekonomi kelautan dan perikanan (KP).

BACA JUGA:  Presiden Jokowi Didesak Lakukan Reshuffle Menteri KKP Trenggono

“Selain itu, kami juga melakukan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan KP yang mendukung terwujudnya program prioritas KKP yang mengusung ekonomi biru,” ujarnya dalam Konferensi Pers Catatan Akhir Tahun 2021 dan Proyeksi 2022 KKP, Selasa (14/12).

Oleh karena itu, riset inovatif akan terus menjadi fokus BRSDM untuk mendukung penguatan ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

BACA JUGA:  KKP Berhasil Tangkap 167 Kapal Illegal Fishing Selama 2021

“Kami akan melakukan penguatan SDM sebagai modal utama pembangunan nasional yang akan meningkatan produktivitas dan daya saing nasional,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Riset Kelautan (Pusriskel) I Nyoman Radiarta mengatakan bahwa BRSDM telah melaksanakan dan menghasilkan beragam program inovasi serta mendiseminasikannya kepada masyarakat.

Beberapa program unggulan itu adalah Inovasi Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi berupa Teknologi Pengolahan Garam Rekristal Skala Rumah Tangga serta Kajian Terintegrasi Penanggulangan Abrasi dan Banjir Rob Pantura Jawa.

Lalu, pengembangan Kampung Perikanan berbasis 4.0, diseminasi hasil riset Kajian Arkeologi Maritim Situs “Kapal Tenggelam”.

“Situs ‘Kapal Tenggelam’ bertujuan untuk pengelolaan wisata bahari berkelanjutan dan penguatan narasi sejarah dan budaya maritim,” katanya.

Kemudian, ada Aplikasi Laut Nusantara, yang telah dimanfaatkan oleh lebih dari 57.000 nelayan.

“Mereka tersebar di 75 desa nelayan dan mulai menggunakan aplikasi tersebut untuk kegiatan penangkapan ikan dengan lebih baik,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Pusrikel juga menggagas pembentukan data center yang bisa digunakan oleh para pegawai KKP sebagai dasar pembentukan kebijakan.

“Data tersebut berupa dara oseanografi, budidaya laut, dan lainnya. Data-data tersebut digunakan untuk mendukung penangkapan ikan terukur,” tuturnya.