GenPI.co - Akademisi Rocky Gerung sebut oligarki ternak politikus. Isinya telak dan menohok banget. Silakan disimak.
Dia mengaku tidak perduli seberapa banyaknya judicial review yang ditolak di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait presidential threshold.
Sebab, menurutnya, apa yang dia perjuangkan selama ini adalah demokrasi, bukan legal standing dari penghapusan ambang batas pencalonan presiden.
Hal tersebut dia sampaikan dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Gelota TV bertajuk 'Refleksi Akhir Tahun, Selamat Datang Tahun Politik'.
"Nilai yang kita perjuangkan adalah sistem demokrasi. Nilai demokrasi itu mendahului legal standing. Saya percaya akan ada perubahan mindset," ujar Rocky, Rabu (29/12).
Sebab, menurut Rocky, presidential threshold nol persen merupakan salah satu orkestrasi untuk menyelamatkan Indonesia.
Oleh sebab itu, dirinya bersama orang-orang yang ingin adanya perubahan tetap menggaungkan dan berkampanye tentang penghapusan ambang batas pencalonan presiden.
"Kita mau selamatkan bangsa ini dengan mencari jalan keluar. Karena kita akan diperalat kembai oleh olgarki kalau kita batalkan ambisi itu," tegas Rocky Gerung.
Pasalnya, menurut Rocky, oligarki sedang menunggu momentum politik. Diantara lain, yakni peristiwa formal seperti Pilkada dan Pemilu.
"Supaya apa? Supaya mereka bisa beternak politikus lagi. Bangsa ini sedang menunggu gelombang baru untuk ditunggangi menuju perubahan politik," tuturnya.
Dirinya lantas memberikan salah satu contoh buruk dari kekuasaan, yakni terkait penunjukkan kepala daerah setelah diberhentikan secara serentak.
Pasalnya, menurut dia, 287 kepala daerah yang akan ditunjuk oleh presiden melalui menteri dalam negeri merupakan penghinaan terhadap demokrasi.
"Kalau 3 bulan massa jabatannya enggak ada soal. Masa, pejabat sementara 2 setengah tahun? Itu kan absurd banget," tandas Rocky Gerung. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News