Suara Lantang PSI Soal RUU PDP, Kinerja DPR Jadi Sorotan

GenPI.co - Juru Bicara DPP PSI Sigit Widodo menyoroti kinerja DPR yang hingga kini masih belum mengesahkan RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi).

Ia berharap RUU itu segera ditindaklanjuti DPR jika tidak ingin diklaim sebagai pemalas.

Menurut Sigit, pihaknya khawatir pengesahan RUU PDP yang terus tertunda akan berdampak pada ketiadaan aturan yang jelas dalam akses internet.

BACA JUGA:  Data Nasabah BRI Life Bocor, DPR Desak Penyelesaian RUU PDP

Sebab, saat ini aturan pelanggaran data pribadi yang ada hanya UU ITE dan Pornografi.

"Tahun ini perubahan kedua Undang-undang ITE yang diajukan oleh pemerintah masuk ke dalam daftar 40 RUU Prolegnas. Namun, RUU tentang Pemerintahan Digital yang diajukan oleh DPD RI tidak berhasil masuk," ujar Sigit kepada GenPI.co, Selasa (4/1).

BACA JUGA:  RUU PDP Tak Kunjung Disepakati, PKS Ungkap Penyebabnya

Sigit menjelaskan kondisi itu diperparah lantaran DPR enggan membahas RUU PDP, meski data Presiden Jokowi sempat tersebar di internet.

Oleh karena itu, ia mengaku khawatir dengan kinerja DPR saat ini yang jauh dari kata baik.

BACA JUGA:  Politikus PPP Dorong Pemerintah Segera Sahkan RUU PDP

"Saya khawatir dalam periode DPR sekarang, kita harus pasrah Internet kita hanya diatur dengan UU ITE yang direvisi berulang kali,” jelasnya.

Kendati demikian, Sigit tetap berharap DPR bisa memperbaiki kinerjanya di 2022. Sebab, terdapat 40 RUU Prolegnas yang belum disahkan DPR hingga akhir 2021.

"Tidak perlu 40 RUU Prolegnas disahkan semua, setengahnya saja sudah jadi peningkatan yang sangat luar biasa dari kinerja DPR saat ini," imbuhnya.

Sigit lantas menyinggung soal pendapatan anggota DPR yang sangat besar dari uang rakyat, sehingga orang-orang di dalamnya harus benar-benar bekerja dengan baik.

"Setidaknya ini yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan DPR sebagai balasan pendapatan miliaran rupiah yang diterima dari uang pajak rakyat," pungkas Sigit. (*)