GenPI.co 
GenPI.co - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengungkap alasan rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) belum menemui kesepakatan.
Ia mengatakan, ada satu hal yang hingga saat ini dinilai menjadi kendala perumusan RUU PDP tersebut.
“Satu saja yang belum sepakat, yaitu pengawasnya, yang mana DPR meminta dari pihak luar atau independent,” ujarnya di kantor Fraksi PKS, Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/9).
Namun, kata Jazuli, pemerintah masih ngotot minta pengawasan dilakukan oleh Kominfo.
“Kebocoran yang terjadi menurut saya makin meyakinkan kita bahwa pengawas itu harus independen supaya dia lebih objektif,” bebernya.
Politikus PKS itu berharap berharap masalah tersebut bisa segera mendapatkan titik temu.
“Kami di DPR hampir seluruh fraksi sepakat bahwa pengawas ini harus independen agar kebocoran ditindaklanjuti secara rinci,” katanya.
Jazuli mengatakan adanya insiden kebocoran data yang sering terjadi di Indonesia tersebut sangat disesalkan.
“Kita menganggap penting perlindungan data pribadi, bayangkan kalo data seorang presiden bisa bocor apalagi data kita orang-orang ini?” ucapnya.
Oleh sebab itu, menurut Jazuli, kebocoran data tersebut harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.
“Kejar itu bocornya ada di mana, gunakan perangkat hukum yang ada kebocoran itu untuk ditegakan,” tutupnya. (*)
Kalian wajib tonton video yang satu ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
