Pemindahan Ibu Kota Dianggap Tidak Penting, Kata Siapa?

GenPI.co - Pengamat politik Adi Prayitno memberi tanggapan terkait studi banding pemindahan ibu kota Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) ke Kazakhstan.

Adapun studi banding yang diikuti juga oleh Bappenas dan anggota DPR tersebut untuk mempelajari negara-negara yang pernah memindahkan ibu kota agar bisa diterapkan di Indonesia.

"Tergantung siapa yang menilainya. Bagi pemerintah, partai pendukung, dan loyalis Jokowi langkah studi banding itu dianggap penting," ujarnya kepada GenPI.co, Rabu (5/1).

BACA JUGA:  Dirumorkan Jadi Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria Beri Kode

Menurut Adi, studi tersebut akan dianggap sebagai upaya mewujudkan pemindahan ibu kota yang rancangan undang-undangnya kini sedang di bahas di DPR. 

"Apalagi, pindah ibu kota merupakan target ambisius Jokowi di periode kedua sebagai upaya pemerataan pembangunan," ucapnya.

BACA JUGA:  Huru-hara Besar di Kazakhstan, Pansus RUU IKN Masih Mau ke Sana?

Dalam konteks itu, menurut Adi, studi banding pejabat negara itu dianggap pengecualian karena alasan kepentingan negara.

"Tapi bagi partai dan masyarakat yang anti pemerintah tentu studi banding itu wujud kebijakan yang tak konsisten," katanya. 

BACA JUGA:  Bappenas: Peralihan Status Ibu Kota Sudah Diatur dalam RUU IKN

Padahal, sebelumnya Presiden Jokowi telah mengimbau semua pihak untuk tidak pergi ke luar negeri.

Hal tersebut merupakan upaya untuk mencegah masuknya Covid-19 dengan varian baru yang mengkhawatirkan, yakni Omicron.

"Satu sisi di larang bepergian karena varian covid baru, tapi pada saat bersamaan pejabat negara boleh studi banding dengan alasan tertentu," tandasnya.