GenPI.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan bahwa banyak pihak menjadi kaki tangan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam menerima suap yang berjumlah miliaran rupiah.
Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, Effendi menerima suap dari pihak swasta terkait proses pengadaan barang dan jasa di Bekasi lewat lurah hingga camat.
"Total suap dalam kasus yang menjerat Pepen mencapai Rp 5,7 miliar," ujar Firli Bahuri di Gedung Merah Putih, Kamis (6/1).
Tidak hanya itu, Firli Bahuri juga mengungkapkan bahwa suap diterima terkait belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran sekitar Rp 286,5 miliar.
Ganti rugi dimaksud di antaranya untuk pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp 21,8 miliar, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp 25,8 miliar.
Selain itu, terkait pebebasan lahan polder air Kranji senilai Rp 21,8 Miliar, dan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp 15 miliar.
"Atas proyek-proyek tersebut, Tersangka RE selaku Walikota Bekasi periode 2018-2022 diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta," ucapnya.
Selain itu, menurutnya, lahan tersebut akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan.
Sebagai bentuk komitmen, Firli mengatakan bahwa Effendi diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemerintah Kota Bekasi. Salah satunya digunakan dengan dalih untuk sumbangan masjid.
"Selanjutnya pihak-pihak tersebut menyerahkan sejumlah uang melalui perantara orang-orang kepercayaannya," ujar Firli.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News