GenPI.co - Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaky Mahendra Putra blak-blakan mengungkapkan alasan ambang batas presiden 20 persen sudah tidak relevan untuk digunakan.
"Ambang batas presiden 20 persen jika terus dipaksakan, menunjukkan kehendak oligarki yang diperjuangkan, bukan kedaulatan rakyat," tegas Herzaky kepada GenPI.co, Kamis (6/1).
Dia menjelaskan, jika ambang batas presiden masih menggunakan hasil pileg lima tahun sebelumnya dinilai tidak masuk akal.
"Sudah tidak relevan menggunakan ambang batas presiden, karena pileg dan pilpres kini serentak," jelas Herzaky.
Politikus Partai Demokrat itu mengatakan alasan penguatan sistem presidensial yang dulu digunakan untuk mengadakan ambang batas presiden 20 persen, sudah gugur dengan sendirinya.
Herzaky mengatakan, calon presiden dan calon wakil presiden yang maju berlaga seharusnya mewakili kekuatan terkini, karena pileg dan pilpres dilaksanakan serentak.
"Bukan yang mewakili kekuatan politik lima tahun sebelumnya," ungkapnya.
Sebab, kata Herzaky dalam lima tahun, peta politik nasional berubah sangat signifikan.
"Hanya, karena kini oligarki terancam oleh kekuatan prorakyat, mereka terus memaksakan ambang batas presiden 20 persen untuk dipertahankan," bebernya.
Karena itulah, Partai Demokrat mendukung penuh perjuangan berbagai elemen masyarakat yang mengajukan judicial review ke mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas presiden 20 persen.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News