Penunjukan Panglima Kodam Jaya disebut Lukai Penegakan HAM

GenPI.co - Penunjukan Mayjen TN Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam Jaya menuai protes dari berbagai kalangan.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)  menekankan penunjukan pemimpin dengan jejak rekam pelanggaran HAM berat disebut mengecewakan.

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti mengatakan, penunjukan itu dapat menyulitkan penyelesaian pengungkapan kebenaran dan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

BACA JUGA:  Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Naik Pitam, Komentarnya Menggelegar

Sebelumnya Mayjen Untung merupakan bekas anggota Tim Mawar yang terlibat kasus penculikan mahasiswa dan aktivis pada 1997-1998.

“Saya melihat di sini penempatan posisi kepada eks Tim Mawar semata-mata sebagai bentuk balas budi tanpa melihat pentingnya rekam jejak dalam pengisian posisi tersebut” ujar Fatia dalam pertemuan virtual dikutip ANTARA, Jumat (7/1).

BACA JUGA:  Geliat Mayjen Suharyanto, Salurkan Bantuan Logistik Rp 1,5 Miliar

KontraS menyampaikan penunjukan Mayjen Untung sebagai Pangdam Jaya menunjukkan ketidakadilan kepada keluarga korban dan melukai perasaan mereka.

Perwakilan keluarga korban penculikan, Paian Siahaan menyampaikan kekecewaannya terhadap pengangkatan eks anggota Tim Mawar sebagai Pangdam Jaya.

BACA JUGA:  Mayjen Teguh Muji Angkasa jabat Danjen Kopassus

“Ini kado memprihatinkan pada awal tahun 2022. Kami diberi semacam sajian yang menyakitkan hati kami selaku korban penculikan 1997-1998,” kata Paian, orang tua salah satu korban atas nama Ucok Siahaan.

Walaupun demikian, Paian berharap Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mempunyai komitmen membantu penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu meskipun telah menunjuk Mayjen Untung sebagai Pangdam Jaya.

“Kami ingin bertanya (kepada Panglima TNI) maksudnya seperti apa. Kalau itu (jadi) suatu jalan atau supaya dia bisa membantu menyelesaikan (masalah) penculikan ini ya kami (keluarga korban) tidak masalah,” kata Paian.(*) ANT